TERASMEDIAJAMBI.COM, Jambi — Proyek pembangunan ruang operasi di RSJD H.M. Syukur dengan nilai Rp3 miliar dari dana hibah PetroChina yang dikerjakan melalui skema swakelola oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi terus menuai sorotan. Minimnya keterbukaan informasi di tengah nilai proyek yang besar membuat masyarakat mulai mempertanyakan integritas pelaksanaannya.
Bahkan, publik menilai proyek ini sebagai dugaan “proyek siluman” yang muncul tiba-tiba menjelang akhir tahun 2025. Hal ini dipicu oleh tidak adanya publikasi resmi mengenai tahapan pekerjaan, dokumen perencanaan, maupun penjelasan teknis dari pemerintah provinsi.
Swakelola Bernilai Miliaran, Tapi Informasi Tak Pernah Dibuka
Meski swakelola diperbolehkan melalui Perpres 12/2021, publik menilai penerapannya pada proyek bernilai miliaran, apalagi menyangkut fasilitas kesehatan, membutuhkan standar transparansi yang jauh lebih tinggi.
Namun faktanya, sejak penganggaran hingga pelaksanaan, proyek ini berjalan tanpa komunikasi publik. Tidak ada rilis dari Pemprov Jambi, tidak ada laporan progres, bahkan penetapan tim swakelola pun tidak diumumkan.
Kondisi inilah yang memicu munculnya istilah “proyek siluman” di tengah masyarakat sebuah proyek besar yang muncul tanpa penjelasan, dan tanpa akses terhadap dokumen anggaran.
Seorang aktivis pemerhati pembangunan daerah Murazik menyebut, “Proyek Rp3 miliar dari hibah perusahaan bukan angka kecil. Tapi publik bahkan tidak tahu tahapannya. Tidak heran masyarakat menilai pola ini seperti proyek siluman menjelang tutup tahun.”
Dana Hibah PetroChina Semestinya Lebih Transparan, Bukan Diproses dalam Senyap
Dana hibah korporasi seperti PetroChina memiliki standar akuntabilitas yang ketat. Setiap penggunaan harus dapat diaudit dan dilaporkan secara terbuka. Tetapi publik tidak melihat satu pun upaya keterbukaan dari pemerintah provinsi.
Ketertutupan ini membuat publik semakin curiga. Mengapa proyek vital bernilai besar justru dikerjakan secara swakelola internal, tanpa persaingan, dan tanpa pelaporan publik?
Ruang Operasi Standar Tinggi, Tapi Siapa Mengawasi Pekerjaannya?
Ruang operasi memiliki standar medis yang ketat: tekanan udara steril, sistem HVAC khusus, material antibakteri, hingga kelistrikan medik. Semua itu tidak boleh dikerjakan sembarangan.
Namun publik mempertanyakan kapasitas tim swakelola PUPR dalam menangani instalasi medis yang sangat spesifik.
Beberapa pertanyaan yang mengemuka di masyarakat adapah apakah ada konsultan kesehatan yang dilibatkan? Bagaimana mekanisme audit penggunaan dana hibah? Siapa pengawas independennya?
Tentunya hal-hal seperti ini pemerintah harus menjelaskan secara detail ke publik supaya tidak ada simpang siur. Sebab membangun sebuah ruangan kesehatan memerlukan standar yang tinggi karena menyangkut terkait pelayanan kesehatan untuk masyarakat.
Menjelang Akhir Tahun, Proyek Muncul Tanpa Penjelasan , Publik Curiga
Menjelang akhir tahun anggaran 2025, masyarakat menilai proyek ini seperti dimunculkan secara mendadak tanpa perencanaan yang pernah diumumkan sebelumnya.
Istilah “proyek siluman akhir tahun” mulai ramai dibicarakan di ruang publik, terutama karena:
• tidak ada penyampaian rencana kerja,
• tidak ada publikasi alokasi hibah,
• tidak ada penjelasan mengapa dipilih swakelola,
• tidak ada laporan progres fisik.
Publik menegaskan bahwa proyek kesehatan bernilai miliaran tidak boleh berjalan dalam kegelapan tanpa pengawasan.
Sementara itu, persepsi negatif masyarakat terus berkembang, terlebih dengan adanya anggapan bahwa proyek ini seperti proyek siluman yang muncul di akhir tahun tanpa transparansi yang memadai.
Editor : Habib H
