Oleh: Sebri Asdian (Pemimpin Redaksi bekabar.id)
Ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga, pikiran, waktu, dan keberanian. Salah satunya kerja jurnalistik. Wartawan harus mencari informasi, mengejar narasumber, mengumpulkan data, melakukan konfirmasi, menyusun berita, hingga memastikan informasi layak dipublikasikan. Tidak jarang, satu berita membutuhkan waktu berhari-hari sebelum akhirnya tayang.
Tetapi rupanya, tidak semua orang mau melewati proses itu. Ada yang memilih jalan pintas. Tinggal membuka media orang lain, mengambil beritanya, menyalin seluruh isi, menggunakan foto yang sama, kemudian menerbitkannya kembali dengan nama medianya sendiri.
Lebih parah lagi, hasil salinan itu dicetak dan dijadikan dokumen untuk menagih pembayaran publikasi kepada instansi pemerintah.
Selain dari kebiasaan buruk dalam mengelola media, hal tersebut juga merupakan persoalan serius yang menyangkut plagiarisme, pencurian karya jurnalistik, dan dugaan pemanfaatan hasil kerja orang lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
Terus terang, sulit memahami bagaimana seseorang bisa begitu percaya diri mengaku sebagai insan pers, tetapi untuk menghasilkan sebuah berita saja harus mengambil mentah-mentah tulisan wartawan lain.
Kalimatnya sama. Susunan paragrafnya sama. Tanda bacanya sama. Bahkan foto yang digunakan pun sama. Kalau hanya kesamaan informasi, mungkin masih bisa dimaklumi. Tetapi jika titik koma pun tidak berubah, lalu apa yang sebenarnya dikerjakan oleh media yang menerbitkannya?
Jangan berlindung di balik alasan bahwa berita merupakan konsumsi publik. Informasi memang milik publik, tetapi bukan berarti karya tulis, hasil peliputan, foto, dan kreativitas wartawan boleh dirampas begitu saja.
Mengutip berita bukan berarti menyalin seluruh tulisan. Mengembangkan informasi bukan berarti menghapus identitas media yang lebih dahulu bekerja. Dan memiliki perusahaan pers bukan berarti memiliki hak untuk mengambil karya jurnalistik siapa saja.
Maling tulisan tetaplah maling karya, meskipun dilakukan dengan menggunakan nama perusahaan pers.
Persoalan ini semakin tidak masuk akal ketika karya hasil salinan tersebut digunakan untuk kepentingan penagihan kepada instansi.
Di sinilah persoalannya mulai menyentuh wilayah yang lebih serius.
Wartawan dari satu media melakukan peliputan, medianya menerbitkan berita, kemudian pihak lain mengambil tulisan tersebut, memasangnya di media sendiri, mencetaknya, dan menggunakan hasil publikasi itu sebagai dokumen penagihan.
Pertanyaannya sederhana, pekerjaan jurnalistik siapa yang sebenarnya sedang ditagihkan?
Kalau media tersebut memang melakukan peliputan, tentu tidak sulit menunjukkan prosesnya. Siapa wartawannya, siapa narasumbernya, kapan wawancara dilakukan, bagaimana berita diproduksi, dan siapa yang bertanggung jawab atas publikasinya.
Tetapi kalau yang ditemukan justru tulisan yang sama persis dengan karya media lain, publik berhak mempertanyakan keaslian pekerjaan yang diklaim.
Jangan sampai ada pihak yang tidak mengeluarkan tenaga untuk meliput, tidak bersusah payah mencari informasi, tetapi justru memperoleh keuntungan dari berita yang diproduksi wartawan lain.
Lebih besar dari soal etika. Ada hak ekonomi dan hak moral pencipta yang harus dihormati.
Plagiarisme itu lebih parah dari pelanggaran sopan santun
Dunia pers sebenarnya sudah memiliki aturan yang sangat jelas. Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 menegaskan wartawan harus menempuh cara-cara profesional. Dalam penafsirannya, wartawan secara tegas dilarang melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
Artinya, mengambil tulisan orang lain dan mengakuinya sebagai produk sendiri bukan praktik jurnalistik yang bisa dibenarkan.
Ironisnya, masih ada yang seolah menganggap tindakan tersebut sebagai sesuatu yang biasa. Seakan-akan selama berita bisa tayang di website, persoalan selesai.
Padahal, ada tanggung jawab profesi yang tidak bisa dihapus hanya dengan mengganti nama media.
Lebih jauh, persoalan ini juga memiliki dimensi hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya tulis. Pasal 9 mengatur hak ekonomi pencipta, termasuk penerbitan, penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman ciptaan. Pelaksanaan hak ekonomi tersebut pada prinsipnya harus mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
Kemudian Pasal 113 mengatur ancaman pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial. Untuk perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 113 ayat (3), ancamannya dapat berupa pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.
Tentu, penerapan pasal pidana harus melalui pembuktian unsur-unsur hukumnya. Tidak setiap pengutipan atau kesamaan berita otomatis merupakan tindak pidana. Undang-undang juga memberikan pengecualian terhadap pengambilan berita aktual dengan syarat sumber disebutkan secara lengkap.
Namun, jika sebuah karya direproduksi tanpa hak, sumber dihilangkan, kemudian digunakan untuk kepentingan komersial, persoalan ini tidak bisa begitu saja dianggap sebagai urusan internal antarmedia.
Bahkan, apabila terbukti ada penggunaan karya jurnalistik secara komersial tanpa hak, pemilik hak cipta memiliki dasar untuk mempertimbangkan langkah hukum. Perlu diketahui pula bahwa tindak pidana dalam UU Hak Cipta merupakan delik aduan.
Jadi, jangan merasa aman hanya karena yang dicuri bukan barang berwujud. Tulisan juga memiliki perlindungan hukum.
Instansi jangan mau dibodohi tumpukan kliping
Ada satu pihak yang juga harus mulai membuka mata, yakni instansi pemerintah maupun instansi swasta.
Dalam kerja sama publikasi, jangan hanya melihat berapa banyak berita yang dicetak, berapa banyak tautan yang dilampirkan, atau seberapa tebal bundel kliping yang diserahkan.
Periksa asal-usulnya.
Jangan sampai anggaran publik dibayarkan berdasarkan dokumen publikasi yang ternyata berisi karya media lain. Jika demikian, bukan hanya pemilik karya yang dirugikan. Akuntabilitas penggunaan uang negara juga patut dipertanyakan.
Instansi harus berani memeriksa apakah berita yang ditagihkan benar-benar diproduksi oleh media yang bersangkutan atau hanya hasil mengambil dari media lain.
Kalau praktik seperti ini dibiarkan, apa sulitnya membuat perusahaan pers, mengambil ratusan berita dari media lain, mencetaknya, lalu mengajukan tagihan?
Wartawan yang benar-benar bekerja justru menjadi pihak yang menanggung biaya dan tenaga, sementara orang lain menikmati hasilnya.
Jangan sampai bisnis publikasi berubah menjadi bisnis mengumpulkan tulisan orang lain.
Jangan rusak profesi demi uang
Saya tidak sedang mengatakan bahwa semua media yang bekerja sama dengan pemerintah melakukan praktik tidak sehat. Kerja sama publikasi adalah hal yang sah sepanjang dilaksanakan secara transparan, sesuai aturan, dan berdasarkan pekerjaan yang benar-benar dilakukan.
Yang menjadi persoalan adalah ketika karya jurnalistik pihak lain diduga diambil, identitas sumber dihilangkan, lalu dipakai sebagai milik sendiri untuk kepentingan ekonomi.
Kalau memang tidak mampu menghasilkan berita sendiri, jangan menjadi wartawan. Kalau tidak sanggup membangun produk jurnalistik sendiri, jangan menjadikan karya orang lain sebagai modal bisnis.
Sebab, pers bukan tempat berlindung bagi mereka yang ingin mencari keuntungan dengan cara mengambil hasil kerja orang lain.
Organisasi pers, Dewan Pers, dan aparat penegak hukum juga tidak seharusnya menutup mata terhadap persoalan semacam ini. Plagiarisme harus ditindak secara etik, sedangkan dugaan pelanggaran hak cipta harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Jangan menunggu sampai praktik seperti ini dianggap lumrah dan menjadi kebiasaan dalam industri media.
Hari ini mungkin satu berita yang dicuri. Besok bisa puluhan. Hari ini mungkin satu media yang dirugikan. Besok bisa lebih banyak lagi.
Wartawan tidak boleh terus-menerus menjadi korban dari orang-orang yang menggunakan identitas pers untuk kepentingan bisnis, tetapi mengabaikan tanggung jawab profesinya.
Pada akhirnya, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada siapa pun yang melakukan praktik semacam ini, apakah anda benar-benar sedang menjalankan perusahaan pers, atau hanya sedang membangun bisnis dari hasil kerja jurnalistik orang lain?
Jangan mengaku sebagai insan pers jika untuk menghasilkan berita saja harus menjadi maling tulisan. Sebab pers membutuhkan wartawan yang bekerja, bukan pencuri karya yang pandai mencetak kliping dan menagih uang.





