Terasmediajambi.com, Jambi – Dugaan praktik “86” dalam penanganan perkara narkotika kembali mengguncang institusi kepolisian di wilayah hukum Polda Jambi. Kali ini, sorotan publik mengarah ke Polres Kerinci setelah mencuat pengakuan Lauren Siberani, yang mengaku sebagai Sekretaris IWO Provinsi Jambi, terkait dugaan permainan perkara narkotika jenis ganja seberat 1 kilogram di Kota Sungai Penuh. Perkara tersebut disebut-sebut berkaitan dengan uang hingga Rp100 juta dan menyeret nama oknum Kasat Narkoba Polres Kerinci, IPTU YKP.
Pernyataan tersebut sontak memantik tanda tanya besar di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin perkara narkotika yang seharusnya ditangani secara serius justru diwarnai dugaan transaksi di balik meja? Jika dugaan ini benar, persoalannya bukan sekadar pelanggaran disiplin, melainkan menyangkut integritas aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba.
Dalam sebuah video yang sempat diunggah melalui akun TikTok “Pelopor Kriminal Khusus”, Lauren mengungkapkan bahwa persoalan tersebut bermula dari penangkapan ganja seberat 1 kilogram oleh jajaran Satresnarkoba Polres Kerinci. Namun, berdasarkan pengakuannya, perkara tersebut diduga tidak dilanjutkan sebagaimana mestinya lantaran adanya kesepakatan di balik meja yang dikenal dengan istilah “86”.
Lebih jauh, Lauren juga menyampaikan klaim bahwa uang sebesar Rp100 juta tersebut berkaitan dengan upaya meloloskan putranya menjadi anggota Polri melalui jalur khusus. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan dan integritas aparat penegak hukum. Seluruh klaim tersebut tentu harus dibuktikan melalui penyelidikan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ironisnya, beberapa hari setelah video tersebut viral dan memicu kegaduhan di tengah masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, unggahan itu justru tidak lagi ditemukan setelah diturunkan dari akun TikTok yang bersangkutan.
Namun, hilangnya video tersebut tidak serta-merta menghapus pertanyaan publik. Justru, polemik ini semakin menuntut kejelasan. Masyarakat berhak mengetahui apakah dugaan praktik “86” tersebut benar terjadi atau hanya sebatas tudingan yang belum terbukti.
PROPAM DIKABARKAN TURUN TANGAN, 10 ANGGOTA DIPERIKSA
Merespons mencuatnya dugaan tersebut, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Jambi dikabarkan telah turun tangan melakukan penyelidikan. Bahkan, informasi yang beredar menyebutkan sebanyak 10 anggota Polres Kerinci, termasuk IPTU YKP, dibawa ke Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan ditempatkan di tempat khusus (Patsus) Polda Jambi.
Belakangan, kembali muncul kabar yang tak kalah menghebohkan. IPTU YKP yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Kerinci diisukan telah dicopot dari jabatannya. Bahkan, beredar pula informasi bahwa yang bersangkutan telah menjalani sidang kode etik dengan rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Jika informasi tersebut benar, tentu persoalan ini bukan lagi sekadar polemik internal kepolisian. Dugaan praktik “86” dalam penanganan perkara narkotika merupakan persoalan serius yang menyangkut integritas institusi, penyalahgunaan kewenangan, serta kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Polri dalam memberantas peredaran gelap narkotika.
MASYARAKAT TANTANG KAPOLDA JAMBI BERTINDAK TEGAS
Mencuatnya persoalan ini membuat masyarakat menaruh harapan besar kepada Kapolda Jambi agar tidak tinggal diam. Publik menantang Kapolda Jambi untuk mengusut tuntas dugaan praktik “86” tersebut, membuka fakta secara terang-benderang, serta memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat diperiksa tanpa pandang bulu.
Jangan sampai penanganan perkara ini hanya berhenti pada pemeriksaan internal, sementara substansi dugaan penyimpangan justru tidak pernah terungkap. Jika ditemukan bukti adanya penyalahgunaan jabatan, permainan perkara, atau keterlibatan dalam praktik transaksional, masyarakat mendesak agar oknum yang terbukti bersalah dijatuhi sanksi tegas sesuai dengan kadar perbuatannya, baik melalui proses kode etik maupun proses pidana apabila unsur pidananya terpenuhi.
Tidak boleh ada perlindungan terhadap siapa pun yang terbukti mencederai institusi Polri. Jabatan, pangkat, maupun kedekatan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
Masyarakat juga meminta agar Polda Jambi menyampaikan perkembangan penanganan perkara ini secara terbuka. Sebab, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan bahwa pemeriksaan sedang berjalan, melainkan harus dibuktikan dengan keberanian mengungkap fakta dan memberikan sanksi kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.
KAPOLDA JAMBI HARUS MENJAWAB PERTANYAAN PUBLIK
Kini sejumlah pertanyaan besar masih menggantung. Sejauh mana perkembangan pemeriksaan terhadap IPTU YKP dan sembilan anggota lainnya? Benarkah IPTU YKP telah dicopot dari jabatannya? Apakah benar telah dilaksanakan sidang kode etik dengan rekomendasi PTDH, atau informasi tersebut hanya sebatas isu yang berkembang di tengah masyarakat?
Lebih penting lagi, apakah dugaan aliran uang Rp100 juta dan praktik “86” dalam perkara ganja seberat 1 kilogram tersebut turut menjadi materi penyelidikan?
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Polda Jambi maupun Polres Kerinci yang mengonfirmasi kebenaran kabar pencopotan jabatan dan proses sidang kode etik PTDH tersebut.
Masyarakat kini menunggu keberanian dan ketegasan Kapolda Jambi untuk membongkar persoalan ini hingga ke akar-akarnya. Sebab, pemberantasan narkoba tidak akan memiliki arti apabila aparat yang seharusnya berada di garis depan justru diduga bermain di belakang layar.
Jika terbukti bersalah, hukum harus ditegakkan tanpa kompromi. Jangan hanya masyarakat kecil yang ditindak, sementara oknum berseragam yang terbukti menyalahgunakan kewenangan justru mendapat perlindungan.
