KERINCI — Dugaan kejanggalan pengelolaan anggaran infrastruktur sumber daya air di Kabupaten Kerinci kembali mencuat. Kali ini, sorotan tertuju pada proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Slulak Deras yang bersumber dari APBN 2025 dengan pagu anggaran Rp13 miliar.
Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE/LPSE), paket tersebut tercatat berstatus Tender Gagal karena tidak terdapat peserta yang lulus evaluasi penawaran. Namun, papan informasi proyek di lapangan justru mencantumkan nilai kontrak Rp12.109.587.900 yang ditandatangani pada 30 Juli 2025, dengan CV Duta Panca Laksana sebagai kontraktor pelaksana.
Kontradiksi ini memunculkan pertanyaan serius: bagaimana kontrak miliaran rupiah bisa diterbitkan ketika data SPSE mencatat tender gagal? Apakah dilakukan tender ulang atau menggunakan mekanisme pengadaan lainnya? Jika memang sesuai aturan, mengapa dasar hukum dan dokumen prosesnya belum terang di hadapan publik?
Sorotan pun mengarah kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera IV (BWSS IV). Dugaan adanya ketidakberesan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek perlu dijawab secara terbuka. Jangan sampai persoalan administrasi menjadi celah yang mengaburkan pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
Tak hanya itu, dugaan kemiripan pekerjaan antara APBN 2025 dan 2026 juga perlu dibedah. Mulai dari pembangunan dinding penahan tanah, retaining wall Batang Merao, hingga prasarana pengendali banjir di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Nama PT Ponjen Emas dan CV Duta Panca Laksana turut menjadi perhatian dalam penelusuran paket pekerjaan tersebut.
Kemiripan item pekerjaan memang belum membuktikan adanya penggandaan anggaran. Namun, kesamaan lokasi, titik koordinat, STA, dan volume wajib diperiksa. Jangan sampai negara membayar pekerjaan yang sama lebih dari satu kali dengan bungkus anggaran berbeda.
Kejanggalan berikutnya muncul pada paket Penyusunan Dokumen Kesiapan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Slulak Deras APBN 2026 senilai sekitar Rp2,37 miliar, yang dikerjakan PT Supraharmonia Consultindo. Nilai fantastis tersebut memunculkan pertanyaan mengenai urgensi, rincian biaya, serta hasil nyata dokumen yang dihasilkan.
Apa saja yang dikerjakan? Sejauh mana survei dan kajian teknis dilakukan? Apakah hasil konsultansi benar-benar dibutuhkan dan dapat dipertanggungjawabkan?
Rangkaian persoalan ini tidak boleh berhenti sebagai tanda tanya. BWSS IV perlu membuka dokumen tender, berita acara evaluasi, dasar penerbitan kontrak, realisasi pekerjaan, serta rincian paket konsultansi kepada publik.
Audit administrasi dan pemeriksaan teknis juga perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan, kekurangan volume, maupun potensi pembayaran ganda.
Jangan sampai tender gagal hanya tercatat di sistem, sementara kontrak tetap berjalan tanpa penjelasan yang transparan. APBN bukan ruang permainan. Setiap rupiah uang negara harus jelas prosesnya, nyata pekerjaannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.
