TERASMEDIAJAMBI.COM, JAMBI — Peringatan keras kembali dilontarkan Gubernur Jambi kepada seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemprov. Dalam agenda Bimtek yang di hadiri langsung oleh perwakilan dari KPK, Gubernur menegaskan bahwa dirinya tidak akan menoleransi praktik korupsi, mark up proyek, hingga permainan anggaran yang selama ini menjadi sorotan.
Namun pernyataan itu justru memicu kritik dari berbagai pihak yang menilai peringatan tersebut hanya akan menjadi slogan jika tidak dibarengi tindakan nyata di tubuh pemerintahan.
Wasekbid Hukum dan Ham HMI Jambi Habib Hidayat Putra , mengingatkan bahwa persoalan korupsi tidak akan selesai hanya dengan imbauan moral. Ia menilai bahwa perubahan harus dimulai dari pucuk pimpinan, termasuk keberanian mengambil langkah bersih-bersih tanpa pandang bulu terhadap orang dekat, pejabat favorit, maupun kelompok yang selama ini dianggap “kebal” dari sanksi.
“Ikan itu busuk dari kepalanya. Kalau yang di atas tegas dan bersih, bawahan otomatis ikut. Tapi kalau pimpinan sendiri masih membiarkan lingkaran dekatnya bermain, jangan salahkan kalau korupsi tetap subur sampai ke akar-akarnya,” ujar Habib dengan nada tajam.
Habib juga menyinggung bahwa berbagai proyek pemerintah yang belakangan ramai diperbincangkan publik terbukti mengandung banyak kejanggalan. Mulai dari proyek swakelola mendadak, pengadaan tiba-tiba menjelang akhir tahun, hingga pola penunjukan pihak tertentu yang terkesan sudah diatur. Kondisi ini, menurutnya, tidak akan terjadi tanpa restu atau setidaknya pembiaran dari jajaran pimpinan.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Jambi kini tidak lagi tertarik pada retorika “anti korupsi” dalam agenda formal seperti itu, tetapi menunggu tindakan nyata mulai dari audit terbuka, pencopotan pejabat yang bermain proyek, hingga penyerahan kasus ke aparat penegak hukum.
“Kalau gubernur benar-benar ingin bersih, tunjukkan langkah tegas bahwa dari pucuk pimpinan sampai dengan bawahan harus berintegritas dan bersih, Jangan hanya omon-omon minta bawahan jangan korupsi, tapi pembiaran tetap jalan,” tambahnya.
Banyak yang menilai bahwa teguran gubernur hanyalah formalitas rutin, sementara dugaan praktik-praktik kotor justru semakin kentara di sejumlah proyek strategis daerah yang ada di Provinsi Jambi.
