Terasmediajambi.com, JAMBI – Polemik di tubuh Polres Kerinci belakangan menjadi sorotan tajam masyarakat. Bukan tanpa alasan, publik dihebohkan oleh pernyataan Lauren Siberani yang mengaku sebagai Sekretaris IWO Provinsi Jambi terkait dugaan praktik “86” dalam penanganan kasus narkotika jenis ganja seberat 1 kilogram di Kota Sungai Penuh, yang disebut-sebut melibatkan uang sebesar Rp100 juta dan menyeret nama oknum Kasat Narkoba Polres Kerinci, IPTU YKP.
Dalam sebuah video yang diunggah melalui akun TikTok “Pelopor Kriminal Khusus”, Lauren mengungkapkan bahwa persoalan tersebut bermula dari penangkapan ganja seberat 1 kilogram oleh jajaran Satresnarkoba Polres Kerinci. Namun, menurut pengakuannya, perkara tersebut diduga tidak dilanjutkan sebagaimana mestinya lantaran adanya kesepakatan di balik meja yang dikenal dengan istilah “86”.
Lebih jauh, Lauren juga menyampaikan klaim bahwa uang sebesar Rp100 juta tersebut berkaitan dengan upaya meloloskan putranya menjadi anggota Polri melalui jalur khusus. Pernyataan ini tentu memunculkan pertanyaan serius mengenai kebenaran informasi tersebut sekaligus membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengusutnya secara transparan.
Ironisnya, beberapa hari setelah video tersebut viral dan memicu kegaduhan di tengah masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh, unggahan itu justru menghilang setelah diturunkan dari akun TikTok yang bersangkutan.
Namun, hilangnya video tersebut tidak serta-merta menghapus pertanyaan publik. Justru, polemik ini semakin membesar dan menuntut adanya kejelasan dari institusi kepolisian.
Merespons mencuatnya dugaan tersebut, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Jambi dikabarkan turun tangan melakukan penyelidikan. Bahkan, informasi yang beredar menyebutkan sebanyak 10 anggota Polres Kerinci, termasuk IPTU YKP, dibawa ke Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan ditempatkan di tempat khusus (Patsus) Polda Jambi.
Belakangan, kembali muncul kabar yang tak kalah menghebohkan. IPTU YKP yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Kerinci diisukan telah dicopot dari jabatannya. Bahkan, beredar pula informasi bahwa yang bersangkutan telah menjalani proses sidang kode etik dengan rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Jika informasi tersebut benar, tentu persoalan ini bukan lagi sekadar polemik internal kepolisian. Dugaan praktik “86” dalam perkara narkotika merupakan persoalan serius yang menyangkut integritas aparat, kepercayaan masyarakat, serta komitmen Polri dalam memberantas peredaran gelap narkotika.
Polda Jambi Diminta Bertindak Tegas, Jangan Ada Ruang bagi Oknum
Mencuatnya dugaan praktik “86” dalam penanganan perkara narkotika ini seharusnya menjadi perhatian serius Kapolda Jambi beserta jajaran Bid Propam. Institusi kepolisian tidak boleh membiarkan persoalan semacam ini berkembang menjadi bola liar yang semakin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Polda Jambi harus mengambil langkah tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun anggota yang terbukti terlibat dalam dugaan praktik “86” tersebut, termasuk apabila dugaan itu mengarah kepada oknum Kasat Narkoba Polres Kerinci, IPTU YKP.
Jangan sampai jabatan, pangkat, maupun kedekatan dengan pihak tertentu menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum dan etik. Apabila ditemukan bukti yang cukup, proses penegakan hukum maupun sidang kode etik harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa kompromi.
Masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan pemeriksaan internal yang tertutup, tetapi juga penjelasan resmi mengenai sejauh mana penanganan perkara tersebut. Sebab, apabila benar terdapat praktik transaksional dalam penanganan kasus narkotika, persoalannya bukan sekadar pelanggaran disiplin anggota, melainkan dugaan pengkhianatan terhadap tugas pemberantasan narkoba dan kepercayaan masyarakat.
Kapolda Jambi harus menunjukkan bahwa tidak ada anggota yang kebal hukum. Jangan sampai slogan pemberantasan narkoba hanya lantang disuarakan kepada masyarakat kecil, sementara dugaan pelanggaran yang menyeret aparat justru tidak dituntaskan secara terbuka dan profesional.
Pada akhirnya, masyarakat menunggu keberanian Polda Jambi untuk membuktikan bahwa institusi Polri benar-benar berkomitmen membersihkan internalnya sendiri. Jika terbukti bersalah, tindak tegas sesuai aturan. Jika tidak terbukti, sampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh isu yang belum terverifikasi.
Lantas, sejauh mana perkembangan pemeriksaan terhadap IPTU YKP dan sembilan anggota lainnya? Benarkah telah ada proses sidang kode etik dengan rekomendasi PTDH, atau kabar tersebut hanya sebatas isu yang berkembang di tengah masyarakat?
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Polda Jambi maupun Polres Kerinci yang mengonfirmasi kebenaran kabar pencopotan jabatan dan proses sidang kode etik PTDH tersebut.
Masyarakat kini menunggu klarifikasi dan ketegasan Polda Jambi. Sebab, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tidak cukup dibangun melalui slogan, melainkan harus dibuktikan melalui keberanian mengungkap kebenaran dan menindak tegas setiap anggota yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya.
