KERINCI — Polemik di tubuh Polres Kerinci belakangan menjadi sorotan tajam masyarakat. Bukan tanpa alasan, publik dihebohkan oleh pernyataan Lauren Siberani yang mengaku sebagai Sekretaris IWO Provinsi Jambi terkait dugaan praktik “86” dalam penanganan kasus narkotika jenis ganja seberat 1 kilogram di Kota Sungai Penuh, yang disebut-sebut melibatkan uang sebesar Rp100 juta dan menyeret nama oknum Kasat Narkoba Polres Kerinci, IPTU YKP.
Dalam sebuah video yang diunggah melalui akun TikTok “Pelopor Kriminal Khusus”, Lauren mengungkapkan bahwa persoalan tersebut bermula dari penangkapan ganja seberat 1 kilogram oleh jajaran Satresnarkoba Polres Kerinci. Namun, menurut pengakuannya, perkara tersebut diduga tidak dilanjutkan sebagaimana mestinya lantaran adanya kesepakatan di balik meja yang dikenal dengan istilah “86”.
Lebih jauh, Lauren juga menyampaikan klaim bahwa uang sebesar Rp100 juta tersebut berkaitan dengan upaya meloloskan putranya menjadi anggota Polri melalui jalur khusus. Pernyataan ini tentu memunculkan pertanyaan serius mengenai kebenaran informasi tersebut sekaligus membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengusutnya secara transparan.
Ironisnya, beberapa hari setelah video tersebut viral dan memicu kegaduhan di tengah masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh, unggahan itu justru menghilang setelah diturunkan dari akun TikTok yang bersangkutan.
Namun, hilangnya video tersebut tidak serta-merta menghapus pertanyaan publik. Justru, polemik ini semakin membesar dan menuntut adanya kejelasan dari institusi kepolisian.
Merespons mencuatnya dugaan tersebut, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Jambi dikabarkan turun tangan melakukan penyelidikan. Bahkan, informasi yang beredar menyebutkan sebanyak 10 anggota Polres Kerinci, termasuk IPTU YKP, dibawa ke Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan ditempatkan di tempat khusus (Patsus) Polda Jambi.
Belakangan, kembali muncul kabar yang tak kalah menghebohkan. IPTU YKP yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Kerinci diisukan telah dicopot dari jabatannya. Bahkan, beredar pula informasi bahwa yang bersangkutan telah menjalani proses sidang kode etik dengan rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Jika informasi tersebut benar, tentu persoalan ini bukan lagi sekadar polemik internal kepolisian. Dugaan praktik “86” dalam perkara narkotika merupakan persoalan serius yang menyangkut integritas aparat, kepercayaan masyarakat, serta komitmen Polri dalam memberantas peredaran gelap narkotika.
Lantas, sejauh mana perkembangan pemeriksaan terhadap IPTU YKP? Benarkah telah ada proses sidang kode etik PTDH, atau kabar tersebut hanya sebatas isu yang berkembang di tengah masyarakat?
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Polda Jambi maupun Polres Kerinci yang mengonfirmasi kebenaran kabar pencopotan jabatan dan proses sidang kode etik PTDH tersebut.
