TERASMEDIAJAMBI.COM, Jambi — Isu dugaan perselingkuhan antara salah satu pejabat utama (PJU) di Polda Jambi dengan seorang polisi wanita (Polwan) kembali mencuri perhatian publik. Kasus ini mencuat setelah unggahan dan komentar di media sosial memunculkan tudingan adanya hubungan terlarang di internal kepolisian. (03/11/2025)
Perbincangan tersebut bermula dari kolom komentar akun media sosial yang menampilkan kegiatan resmi Polda Jambi. Sejumlah warganet menuliskan dugaan adanya hubungan spesial antara oknum PJU dengan seorang Polwan, hingga akhirnya isu tersebut viral dan menarik atensi publik.
Menariknya, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jambi kemudian turut memberikan komentar langsung di media sosial sebagai respons atas ramainya isu tersebut. Dalam komentarnya, akun resmi Bidpropam menegaskan bahwa pihaknya telah mengetahui informasi yang beredar dan sedang melakukan pemeriksaan internal.
“Terima kasih atas informasinya yang di berikan, terkait berita tentang PJU Polda Jambi tersebut saat ini sedang ditangani oleh Divpropam Polri bersama Bidpropam Polda Jambi“ tulis akun resmi Bidpropam Polda Jambi di kolom komentar.
Namun, langkah Bidpropam tersebut justru menuai kritik dari sebagian warganet. Mereka menilai reaksi institusi internal Polri itu terlambat, karena isu dugaan perselingkuhan tersebut sudah lebih dulu viral beberapa hari sebelum Bidpropam memberikan komentar.
“Masa baru tahu setelah viral? Seharusnya lebih cepat tanggap terhadap isu seperti ini,” tulis salah satu akun di kolom komentar.
“Kalau bukan karena ramai di medsos, mungkin tidak akan ditanggapi,” tulis pengguna lainnya.
Kritik itu mencerminkan kekecewaan publik terhadap lambannya penanganan isu yang menyangkut etika aparat penegak hukum. Banyak yang berharap Bidpropam dapat bekerja lebih proaktif dan terbuka dalam menangani kasus sensitif seperti ini.
Laporan dugaan perselingkuhan ini bahkan disebut telah diteruskan ke Divisi Propam Mabes Polri, dengan pelapor telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).
Publik kini menantikan hasil resmi dari pemeriksaan Bidpropam Polda Jambi dan berharap prosesnya dilakukan secara transparan, cepat, serta profesional tidak hanya reaktif setelah tekanan publik meningkat di dunia maya.
