TERASMEDIAJAMBI.COM, Jambi — Kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di Jambi yang rusak parah hingga kini belum mendapat penanganan serius dari pemerintah daerah. Padahal, kerusakan jalan ini sudah lama dikeluhkan warga, terutama di wilayah perbatasan dan jalur ekonomi utama penghubung antar kabupaten. (14/10/2025)
Gubernur Jambi Al Haris berdalih lambannya perbaikan infrastruktur tersebut disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran daerah. Keterbatasan anggaran atau efisiensi yang di lakukan pemerintah pusat menjadi keterbatasan dalam pembangunan daerah.
Dalam keterangannya dengan awak media terkait kondisi jalan terkususnya jalan padang lamo, Gubernur Al Haris mengakui bahwa kondisi jalan Padang Lamo saat ini memang sangat memprihatinkan. Ia menjelaskan, perbaikan jalan tersebut sebenarnya sudah direncanakan dan diajukan dalam program pembangunan provinsi Jambi. Namun, sejumlah kebijakan efisiensi anggaran yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir membuat proses pembangunan terhambat.
“Jalan Padang Lamo ini sudah kita rancang sejak lama, tetapi kita diterpa badai efisiensi yang cukup besar, sehingga realisasinya belum sesuai dengan harapan,” ujar Al Haris. Menurutnya, panjangnya ruas jalan dan kondisi medan yang berat juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi dalam melakukan perbaikan secara menyeluruh.
Namun, alasan efisiensi itu tidak ada dampaknya untuk pembangunan daerah kata Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama perbaikan infrastruktur jalan yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Efisiensi itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan pelayanan publik. Pemerintah daerah punya ruang fiskal yang bisa dioptimalkan tanpa harus menunda proyek vital seperti perbaikan jalan,” kata Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi dalam APBN 2026 akan tetap berlanjut, namun dengan gaya yang berbeda dibanding tahun 2025. Ia menegaskan, efisiensi bukan berarti pemotongan atau pemblokiran anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi.
“Efisiensi dengan gaya kami adalah tidak melakukan pemotongan anggaran. Tidak ada juga pemblokiran program yang dianggap tidak prioritas, atau istilahnya anggaran ‘dibintangi’. Model efisiensi ini berbeda dengan yang dilakukan sebelumnya,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, dikutip dari CNN Indonesia.
“Efisiensi adalah memastikan yang ada dibelanjakan sesuai peruntukannya, tepat waktu, dan gak dikorup,” tegasnya.
Lebih jauh, Purbaya menambahkan bahwa realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah bukan berarti menambah belanja negara. Menurutnya, besaran dana pemerintah tetap sama, hanya penempatannya yang disesuaikan agar lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Saya bukan spending free, efisiensi saya gak motong (anggaran). Anggarannya sama, sama seperti yang kemarin. Tapi impact-nya akan beda kalau kita lebih pintar me-manage uang. Ini cash management,” jelasnya.
“Kalau (uang negara) besar-besar nganggur, saya ambil!” imbuh Purbaya, dikutip dari CNN Indonesia, menegaskan gaya efisiensi anggaran yang akan diterapkan ke depan.
Pernyataan tegas Menkeu ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah agar lebih cermat dalam mengelola dana publik, termasuk dalam proyek-proyek infrastruktur dasar seperti jalan provinsi. Efisiensi, kata Purbaya, bukan berarti menunda pembangunan, tetapi menata ulang anggaran agar lebih efektif dan transparan.
Sementara itu, sejumlah warga menilai alasan efisiensi yang disampaikan pemerintah daerah justru terkesan sebagai pembenaran atas lambannya perbaikan infrastruktur. Mereka berharap pemerintah pusat lebih aktif mengawasi agar kebijakan efisiensi tidak dijadikan tameng untuk menutupi lemahnya kinerja daerah.
“Jalan rusak ini sudah bertahun-tahun, tiap musim hujan tambah parah. Kalau dibilang efisiensi, kami rakyat yang paling menderita,” keluh seorang warga di Kabupaten Bungo.
Dengan kondisi ini, publik menanti langkah nyata pemerintah provinsi dalam memperbaiki infrastruktur dasar. Sebab, seperti disampaikan Menkeu Purbaya, efisiensi bukan soal menghemat anggaran, tetapi tentang memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Editor : Habib Hidayat
